Jayapura – Dalam upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah perbatasan, Kodim 1701/Jayapura turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Jayapura Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Hotel Swiss Belxpress, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Sutejo, S.Sos., diikuti 30 peserta dari berbagai instansi terkait. Hadir mewakili Dandim 1701/Jayapura, Kasdim 1701/Jayapura, Letkol Arm Mustafa Lara, S.T., M.IP., bersama unsur Forkopimda dan lembaga lintas sektor, antara lain Korwil Binda Kota Jayapura Edi Susanto, S.S., Kepala Kesbangpol Kota Jayapura Reymondus Mote, perwakilan Polresta Jayapura Kota Kompol Dewa Ditya, Dankal Kalakay Satrol Koarmada X Kapten Laut (P) Erwin Sidarta, Satgas Bais Letda Inf Yayan, serta perwakilan dari BNPP-PLBN Skouw, BNN Provinsi Papua, Konsulat PNG, dan instansi pelabuhan serta perhubungan.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Sutejo menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing merupakan fungsi strategis negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, terlebih mengingat posisi geografis Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
“Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Sinergitas antar instansi menjadi kunci dalam mendeteksi secara dini potensi pelanggaran hukum maupun aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan,” ujar Sutejo.
Ia berharap kegiatan TIMPORA dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor, sekaligus menyamakan langkah dalam pengawasan agar lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Imigrasi Jayapura, Airlangga Dwi Saputra, dalam pemaparannya menjelaskan tugas dan fungsi TIMPORA, termasuk koordinasi dan pertukaran informasi, analisis data orang asing, serta langkah-langkah penanganan pelanggaran keimigrasian. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keimigrasian.
“Kita harus mengoptimalkan pertukaran informasi, meniadakan ego sektoral, dan memperkuat kerja sama lintas instansi agar pengawasan orang asing semakin efektif,” tegas Airlangga.
Senada dengan itu, Kepala Kesbangpol Kota Jayapura, Reymondus Mote, menambahkan bahwa mobilitas warga negara asing yang tinggi, baik dalam aktivitas ekonomi maupun sosial di wilayah perbatasan, memerlukan peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Jayapura merupakan pintu gerbang utama perlintasan antar negara di Tanah Papua. Pengawasan terhadap aktivitas warga asing, termasuk lembaga-lembaga asing, harus dilakukan dengan ketat untuk mencegah potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasdim 1701/Jayapura, Letkol Arm Mustafa Lara, S.T., M.IP., menyampaikan komitmen Kodim 1701/Jayapura untuk mendukung pengawasan terhadap orang asing sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas keamanan di daerah perbatasan.
“TNI senantiasa memperkuat penjagaan di sepanjang garis batas negara. Namun, pengawasan terhadap orang asing juga perlu dilakukan secara bijak, tidak hanya berorientasi pada kecurigaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembangunan dan pengembangan pariwisata di Papua,” ungkapnya.
Kasdim juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan humanis agar pengawasan keimigrasian tidak menghambat potensi positif dari keberadaan warga asing, khususnya di sektor ekonomi dan budaya.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan patroli gabungan TIMPORA ke sejumlah hotel di Kota Jayapura, antara lain Hotel MaxOne, Swiss-Bel, dan Fox Hotel. Berdasarkan hasil patroli, tidak ditemukan pelanggaran menonjol. Namun, seluruh peserta sepakat untuk terus memperkuat komitmen dan sinergi lintas sektor dalam pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kota Jayapura.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana lintas negara, sekaligus memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Papua. (Redaksi Papua)
