BREBES, Tops Berita – Sejumlah warga mendesak pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan akses industri yang ada di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba. Warga menganggap, dengan tidak kunjung selesainya persoalan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di Kabupaten Brebes.
Baca Juga : Lantaran Gaptek, Hari Pertama PPDB SMP Sistem Online Di Brebes Terjadi Kerumunan
Tidak hanya itu, persoalan tersebut juga menyebabkan kesengsaraan bagi warga yang selama ini sudah melepaskan kepemilikan lahan, namun belum dibayar secara penuh. Tuntutan agar terselesaikannya persoalan tersebut disuarakan oleh sejumlah aktifis masyarakat dari Paseduluran Ndas Mumet.
Mahfudin, salah satu aktifis warga dari Paseduluran Ndas Mumet, Rabu (30/6/21) menyebut kalau saat ini banyak warga yang berharap agar persoalan itu segera diatasi. Pasalnya warga yang telah menjual tanahnya hingga kini masih belum menerima pembayaran secara penuh.
Bahkan sejumlah investor yang sudah terlanjur menanamkan modalnya untuk mendirikan pabrik harus menghadapi masalah karena adanya persoalan tanah. “Pemerintah harus segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga akses untuk industri di sekitar Kali Kobong bisa dibuka,”terang dia.
Baca Juga : Kapolda Jateng Cek Gerai Presisi Vaksinasi Di Halaman Mapolda
Tidak hanya untuk kepentingan ekonomi semata, adanya akses jalan di kawasan tersebut juga memiliki fungsi sosial, karena menyangkut hajat kehidupan masyarakat sekitar.
“Kepemilikan tanah kita hormati, tapi bagi pemilik tanah pun harus mempertimbangkan untuk fungsi sosial. Kita tahu ada 5 sila dalam Pancasila. Dan didalamnya sudah jelas bahwa sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Di sini tersandera oleh oknum pemilik tanah dan harusnya menyadari adanya fungsi sosial dan ekonomi dengan keberadaan pabrik nantinya,”papar Mahfudin.
Mahfudin menerangkan, oknum pemilik tanah harus berpikir logis dan menggunakan akan sehat, sehingga fungsi sosial dan ekonomi bisa berjalan beriringan. “Yang jelas harus diselesaikan adalah akses jalan, sehingga kendaraan proyek bisa masuk menuju lokasi pembangunan,”tambah dia.
Dia menambahkan, cara teknis sebenarnya itu bisa terselesaikan asal semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik.
Baca Juga : Kapolres Brebes : Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak di masyarakat
Mahfudin menegaskan, tindakan yang terkesan pembiaran oleh Pemkab Brebes dalam persoalan lahan disini, juga menyebabkan kesengsaraan warga.
“Pemkab Brebes harus tegas dan tidak perlu takut untuk mengatasi masalah ini. Semua muaranya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes juga,”timpalnya.
Sementara aktivis lainnya, Aris Hada menambahkan, pihaknya mendesak kepada Pemkab Brebes untuk mencarikan solusi, apapun yang terjadi, tugas dan fungsi dari Pemkab Brebes yakni memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat.
“Investor ataupun yang lain segera menengahi kasus ini agar masalah sosial ini segera teratasi. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena akan menggangu iklim investasi di Kabupaten Brebes ini,” bebernya.
Baca Juga : Cegah Penyebaran Covid 19, Lapas Brebes Bagi Vitamin Warga Binaan Pemasyarakatan
Menurutnya, Pemkab Brebes untuk segera mengambil langkah strategis secepatnya, hingga tidak terjadi persoalan yang berlarut-larut.
“Kalau tidak segera diselesaikan, persoalan ini akan menjadi preseden buruk. Investor yang masuk ke Brebes akan membatalkan menanamkan investasinya akibat Brebes tidak kondusif. Untuk itu, Pemkab Brebes segera membuat langkah strategis agar akses jalan yang masih menjadi persoalan agar segera dibuka dan semuanya bisa menerima dengan lapang dada,”pungkas Aris Hada. (Hrv/Smp-Tops)
3000 276 kali dilihat, 138 2 kali dilihat hari ini