PAPUA SELATAN, Merauke – Kepala Staf Kodam (Kasdam) XXIV/Mandala Trikora Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di Lapangan Apel Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Senin (27/4/2026).
Upacara yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apollo Safanpo, S.T., M.T., IPM. selaku Inspektur Upacara. Kehadiran Kasdam XXIV/MT sebagai representasi Pangdam menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang stabil dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam amanatnya, Gubernur Papua Selatan menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Momentum Hari Otonomi Daerah juga menjadi refleksi perjalanan panjang desentralisasi di Indonesia serta komitmen pemerintah dalam memberikan kewenangan luas kepada daerah guna mempercepat pembangunan.
Kasdam XXIV/MT Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto menegaskan bahwa kehadirannya sebagai perwakilan Pangdam merupakan bentuk dukungan nyata TNI AD terhadap agenda strategis pemerintah daerah. “Kodam XXIV/MT siap mendukung setiap kebijakan pembangunan daerah melalui sinergi yang kuat guna menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Upacara diikuti oleh jajaran pemerintah provinsi, TNI-Polri, lembaga legislatif, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Puluhan satuan setingkat pleton (SST) dari organisasi perangkat daerah turut ambil bagian sebagai peserta upacara, mencerminkan soliditas dan partisipasi aktif seluruh elemen dalam memperingati Hari Otonomi Daerah.
Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan pasukan, pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan sejarah singkat otonomi daerah, hingga penyematan pin komitmen meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Gubernur Papua Selatan.
Momentum peringatan ini sekaligus menunjukkan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Papua Selatan, sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
